LARASLARAS

Surat Keterangan Informasi Rencana Tata Ruang (SITR) – Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Informasi Rencana Tata Ruang (SITR) – Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

Surat Keterangan Informasi Rencana Tata Ruang (SITR) – Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

Persyaratan

A. Pelaku Usaha Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR):

  1. Fotokopi KTP/ Identitas Pemohon;
  2. Pemohon sudah terdaftar di OSS, dibuktikan dengan beberapa dokumen pendukung (NIB, KBLI);
  3. Screenshoot tampilan dashboard Pemohon di OSS yang menunjukkan bahwa diperlukan surat keterangan dari OPD;
  4. Lahan Ajuan yang berada di atas Kepemilikan Tanah (hak atas tanah), untuk melampirkan Fotokopi Sertipikat;
  5. Apabila lahan bukan milik Pemohon, melampirkan Surat Kuasa Bermeterai dari PemilikTanah kepada Pemohon untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang, dilengkapi Fotokopi KTP Pemilik Tanah;
  6. Apabila Pemilik Tanah yang tertera di Sertipikat sudah meninggal, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa terkait dengan Seluruh Ahli Waris Pemilik Tanah, dan membuat Surat Kuasa Bermaterai yang ditandatangani Seluruh Ahli Waris-nya, dilengkapi Fotokopi KTP Ahli Waris Pemilik Tanah;
  7. ApabilaPemilik Tanah yang tertera di Sertipikat terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa terkait dengan Perbedaan Penulisan Nama; dan
  8. Denah Lokasi yang menunjukkan Poligon Lahan menurut Koordinat yang diajukan.

B. Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan:

  1. Fotokopi KTP Pemohon;
  2. Pemohon yang sudah terdaftar di OSS, dibuktikan dengan beberapa dokumen pendukung (NIB, KBLI, Pernyataan Kegiatan Terkait Tata Ruang);
  3. Bagi Pemohon yang belum terdaftar di OSS, dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan;
  4. Lahan yang diajukan yang berada di atas Kepemilikan Tanah (hak atas tanah), untuk melampirkan Fotokopi Sertipikat:
  5. Apabila lahan bukan milik Pemohon, agar melampirkan Surat Kuasa (Asli Bermeterai bukan fotokopi ataupun Scan) dari Pemilik Tanah kepada Pemohon yang menyebutkan klausul untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang;
  6. Apabila Pemilik Tanah yang tertera di Sertipikat sudah meninggal, agar melampirkan Surat Keterangan Resmi dari Kepala Desa/ Lurah terkait dengan Seluruh Ahli Waris Pemilik Tanah, dan dalam Surat Kuasa tersebut menyebutkan Seluruh Ahli Waris-nya; Surat Kuasa tersebut dilampiri Fotokopi KTP Pemilik Tanah/ Ahli Waris;
  7. Apabila Pemilik Tanah yang tertera di Sertipikat terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa terkait dengan Perbedaan Penulisan Nama.
  8. Lahan yang diajukan yang berada di badan sungai dan sempadan Sungai, agar melampirkan Surat Keterangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
  9. Daftar Koordinat Lahan yang diajukan;
  10. Gambar Teknis yang meliputi: dan
  • Poligon Lahan menurut Koordinat yang diajukan; dan
  • Poligon Lahan yang menunjukkan Kepemilikan Tanah
  1. Mengirimkan softfile Poligon Lahan yang diajukan dalam format SHP WA Chat Center Pelayanan Ketataruangan pada No WA 081390956104

C. Instansi Pemerintah

  1. Permohonan Surat Keterangan Informasi Rencana Tata Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
  2. Fotokopi KTP pemohon;
  3. Fotokopi Sertifikat/Bukti Kepemilikan Tanah disertai Surat Kuasa Pemilik Tanah dan Fotokopi KTP Pemilik Tanah (apabila tanah bukan milik sendiri); dan
  4. Denah Lokasi Usaha beserta titik-titik koordinat lokasi setiap sudut tanah sesuai sertifikat/bukti kepemilikan tanah.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:

  1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan; Petugas melakukan pemeriksaaan berkas di Gerai DPUPR Tata Ruang di Mal Pelayanan Publik;
  2. Pendaftaran surat ke Sekretariat DPUPR (jika berkas sudah lengkap);
  3. Disposisi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Kepala Bidang Tata Ruang;
  4. Pengecekan koordinat di aplikasi (Geographic Information System) GIS dan pembuatan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang;
  5. Verifikasi oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Sekretaris Dinas melalui aplikasi Srikandi; Pengesahan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara elektronik melalui aplikasi Srikandi; dan
  6. Penyerahan Surat Keterangan Informasi Rencana Tata Ruang kepada pemohon melalui nomor kontak whatsapp.

Jangka Waktu Pelaksanaan

5 (lima) Hari

Biaya/ Tarif

Gratis atau tidak ada biaya

Produk Layanan

  1. Surat Keterangan Informasi Rencana Tata Ruang untuk Kecamatan yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  2. Surat Keterangan Rencana Kabupaten untuk Kecamatan yang berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).